SAMPIT – Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang mengizinkan aktivitas belajar mengajar di sekolah menuai kritik. Sebab, kebijakan ini dikeluarkan saat kasus Coronavirus Disease (Covid-19) di Kotawaringin Timur meningkat tajam. 

Menyikapi masalah ini, Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mendesak Pemkab Kotim membatalkan kebijakan untuk kegiatan belajar di sekolah.  

"Saya minta agar dinas pendidikan segara mengevaluasi kembali agar aktivitas belajar tatap muka dikembalikan ke sistem dalam jaringan. Ini untuk keselamatan peserta didik beserta guru," kata Rudianur.  

Pihaknya telah melihat langsung kegiatan di sekolah. Saat bubar dari sekolah, siswa keluar dari gerbang tanpa memerhatikan lagi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Saya langsung melihat sendiri ketika anak pelajar SMP ini keluar dari sekolah justru mereka tidak pakai masker, tidak ada penutup wajah, dan bergerombol di penjual makanan. Ini rentan menjadi klaster baru," tegas Rudianur.

Politikus Partai Golkar ini sejak awal memang sudah menolak proses belajar tatap muka karena kondisinya tidak memungkinkan. Apalagi status masih berada di dalam zona merah. Selain itu peningkatan angka positif terus meningkat.

"Saya sejak awal mengatakan, kebijakan ini sudah tidak beres. Terlalu memaksakan keadaan untuk belajar tatap muka. Coba dipikirkan lagi. Jenjang SMA saja tidak berani, dan lagi pula daerah lainpun belum ada kebijakan membuka sekolah seperti ini, " kata Rudianur. 

Dia menyebutkan bahwa keputusan membuka sekolah sangatlah ekstrim. Kepala daerah bersama dinas pendidikan seharusnya lebih memikirkan dampak buruk bagi para pelajar.  

"Saya juga merasa aneh dengan kebijakan ini," tegas Rudianur . 

Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotim Rimbun. Dia mendesak agar sistem belajar mengajar dikembalikan ke sistem online. Penularan wabah ini semakin pesat.    

"Saya dukung kembalikan sistem belajar online. Ini sudah menyangkut keselamatan nyawa seseorang, bukan main-main, "kata Rimbun.  

Dia tidak habis pikir hal yang melalarbelakangi kebijakan pembukaan sekolah. Sementara daerah lain belum berani melakukan aktivitas belajar di sekolah saat wabah kian mengganas.   

"Saya lihat pemerintah daerah sudah menganggap sepele. Ada ratusan orang sudah masuk ke perawatan. Tapi seolah-olah belum terjadi apa-apa. Apakah kepekaan sudah kurang. Plt Sekda Kotim sekaligus Dinas Pendidikan Kotim seharusnya memikirkan ini dengan tidak tergesa-gesa menerbitkan kebijakan sekolah tatap muka," tegasnya. 

Rimbun mencontohkan penanganan Covid-19 di Kabupaten Seruyan. Belajar dari daerah itu seharusnya Kotim tidak membuka sekolah dan juga masih menerapkan protokol yang ketat pemerintahan.   

"Coba contohkan ke Seruyan, mereka bisa menahan angka positif sampai hari ini karena memang di sana betul-betuk dipikirkan mulai dari kepala daerah, hingga kepala dinasnya," ujar dia.

Dia juga mengkritik sikap dari Satgas Percepatan Penamganan Covid-19 Kotim yang mendukung aktivitas di sekolah. Seharusnya satgas menahan proses belajar dari rumah di tengah kondisi seperti ini.

"Kalau ada sesuatu kepada pelajar, Satgas Covid 19 harus bertanggung jawab juga, karena mereka mengizinkan sekolah itu dibuka," cetusnya.  

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kotim Multazam mengatakan bahwa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang ada 16 sekolah yang diberikan rekomendasi untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Sedangkan total di Kotim ada 27 sekolah, baik SMP maupun MtsN, yang dapat izin menggelar pembelajaran tatap muka.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kalimantan Tengah per 13 November, Kabupaten Kotawaringin Timur kembali mengalami tambahan 15 kasus sehingga menjadi 494 kasus terkonfirmasi positif korona. Selain itu terdapat 367 pasien sembuh, 112 pasien dalam perawatan, dan 15 meninggal dunia.

Kasus Covid-19 di Kotawaringin Timur kini menempati urutan ketiga setelah Palangka Raya dengan 1289 kasus dan Kotawaringin Barat dengan 733 kasus. Meski secara kumulatif Kotim menempati urutan ketiga, namun jumlah pasien Covid-19 yang masih dalam perawatan menempati posisi teratas dengan 112 pasien, disusul Palangka Raya 88 pasien, dan Pangkalan Bun 85 pasien.

Angka kematian kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) juga kembali bertambah. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kotim pada Jumat (13/11), satu pasien perempuan usia 59 tahun asal Kecamatan Mentawa Baru Ketapang meninggal dunia.   

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kotim Multazam mengatakan, pasien positif Covid-19 asal Mentawa Baru Ketapang Ketapang meninggal dunia pada Kamis (12/11) malam, dan baru dilaksanakan pemakaman pada Jumat (13/11). Pemakaman dilakukan sesuai dengan standar pemulasaraan Covid-19. 

Multazam mengingatkan dengan peningkatan kasus Covid-19 dan jumlah pasien meninggal dunia yang mengalami penambahan agar masyarakat lebih berhati-hati, karena penyebaran Covid-19 semakin meluas. 

"Sama-sama berhati-hati dan waspada dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 ini," tambahnya. 

Sementara itu di lingkungan Pemkab Kotim, terbaru satu eselon III dan satu orang driver pejabat dinyatakan positif Covid-19, menyusul empat pejabat eselon II yang dinyatakan positif sebelumnya. 

"Ada satu yang sudah masuk rumah sakit, sisanya masuk Klinik Covid-19," sebutnya. 

Penambahan kasus Covid-19 di lingkup Pemkab Kotim terjadi berdasarkan tracking kontak erat dengan pejabat yang telah dinyatakan positif sebelumnya. 

Dirinya menambahkan, beberapa kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) juga sudah di-tracking dan diminta melakukan isolasi mandiri, untuk kemudian menjalin uji swab pada Senin mendatang. 

"Kami juga akan melakukan uji usap kepada istri dan anak pejabat, diharapkan tidak menyebar kemana-mana," tambahnya. 

Untuk itu keluarga pasien diharapkan tidak bepergian jauh dan diimbau untuk isolasi mandiri di rumah.  Lebih lanjut, kantor kepala dinas tetap bekerja seperti biasa karena terkait layanan pada masyarakat, dari aturan juga para pegawai bisa bekerja dari rumah. 

"SOPD yang terdampak adalah kepalanya, sehingga menyulitkan pengambilan kebijakan dan operasional apalagi yang terserang adalah SOPD yang berkaitan dengan Pilkada," terangnya. 

Multazam juga mengucapkan terima kasih kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara mandiri melakukan rapid tes, sedangkan yang kontak erat akan di swab. (yn/ang/yit)