PANGKALAN BUN – Belum adanya anggaran dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi salah satu kendala Tim Terpadu Karhutla Kobar dalam menjalani tugasnya. Pasalnya selama ini Tim  Terpadu Karhutla hanya menggunakan dana swadaya atau pribadi dalam menjalani tugas.

Menurut Bupati Kobar Bambang Purwanto, saat ini anggaran Karhutla sudah ada, namun pihaknya masih akan menambah anggaran tersebut dalam APBD-Perubahan Kobar nantinya. Anggaran tersebut nantinya diperuntukan untuk operasional tim Karhutla dalam menjalani tugas.

"Anggaran ada cuma masih perlu ditambah, untuk operasional saja," ujar Bambang, Jumat (15/7) sore, usai rapat penanganan Karhutla di aula Bappeda Kobar.

Bambang menambahkan, perusahaan diwajibkan membuat sumur bor untuk membantu didesa terdekat, hal ini juga sudah disampaikannya sudah lama dan membuat surat edaran kepada perusahaan untuk membuat sumur bor. Namun ia belum mengetahui sudah berapa perusahaan yang membuat sumur bor.

"Perusahaan berkewajiban membantu desa terdekat, perusahaan juga masuk dalam suatu rangkaian tim. Surat edaran sumur bor juga sudah diedarkan ke perusahaan," pungkasnya.

Sementara itu, Dandim 1014/PBN Letkol Inf Wisnu Kurniawan menyampaikan, instruksi dari Presiden RI Joko Widodo tahun 2016 ini tidak boleh lagi ada asap akibat aktivitas Karhutla di setiap daerah. Presiden menegaskan apabila terjadi kembali bencana asap seperti tahun 2015 lalu maka Pimpinan TNI didaerah tersebut akan dicopot.

"2015 tidak boleh terulang lagi, instruksi daei Presiden RI apabila 2016 masih ada asap maka pimpinan akan dicopot. Sekarang ini SK dari Gubernur Kalteng sudah menetapkan darurat asap," tegas Dandim.

Dandim melanjutkan, dari bulan Maret 2016 hingga 15 Juli 2016 sudah ada 33 titik hotspot Karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, untuk di Kobar sendiri sudah mencapai 13 titik hotspot Karhutla yang terdeteksi oleh satelit.

"Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini penanganan lebih cepat, sehingga jika dulu awal bulan Juli sudah terkena asap, awal bulan Juli sekarang tidak ada asap," katanya.

Dandim melanjutkan, Tim terpadu sudah terbentuk, sosialisasi melaksanakan pemadaman dan yang terpenting adalah penindakan. Polri dan TNI berkomitmen siapapun yang membakar tidak ada toleransi. Dampaknya sampai internasional, anak-anak tidak sekolah, perekonomian mati, terkendala kesehatan 5 hingga 10 tahun kedepan baru merasakan dampaknya. 

"Membentuk hotline, pentingnya hotline ini adalah mendapatkan info dari masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh personel tim terpadu," tandasnya. (jok/gus)