KOTAWARINGIN LAMA – Belum adanya penanganan dari pihak terkait di ruas jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama, membuat jalur itu nyaris lumpuh dan berpotensi membuat Kolam terisolasi. Kendaraan roda empat perlu waktu sekitar empat sampai lima jam untuk melintasi ruas jalan yang rusak, dari yang biasanya hanya sekitar satu jam. Bahkan, ada yang harus balik arah, memutar Kabupaten Lamandau.

”Itu kalau kita bicara waktu, tetapi untuk bisa lolos sampai ke tujuan, baik ke Pangkalan Bun atau Kotawaringin Lama, kendaraan kita terkuras, bahkan ada yang sampai rusak,” kata Abran, seoarang sopir travel jurusan Pangkalan Bun – Kolam, Minggu (29/1).

Menurutnya, jalur itu masih bisa dilintasi mobil dengan gardan ganda. Mobil travel yang rata-rata bukan gardan ganda, mulai Jumat lalu sudah banyak memutar melalui Kabupaten Lamandau.

”Dengan memutar lewat Lamandau, ongkosnya akan naik dan ini langsung berdampak kepada penumpang,” kata Abran.

Dia berharap adanya penertiban portal diiringi dengan perbaikan jalan, sehingga maksud yang baik, akan memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat banyak. Bukan hanya kendaraan umum yang kesulitan melintasi jalan Pangkalan Bun Kolam, kendaraan angkutan barang dan mobil ambulans pun demikian. Bahkan, ambulans Rumah Sakit Rakyat Kutaringin (RSRK) sempat terjebak satu malam di jalan tersebut.

”Dari hari Jumat sekitar jam 14.00 WIB hingga jam 15.00 WIB Sabtu, kita terjebak ambles saat kembali mengantar pasien dari Rumah Sakin Sultan Imanuddin,” kata Dankau, sopir ambulans tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Kobar Nasrudin meminta Pemkab Kobar melalui Dinas PU bergerak cepat mengatasi persoalan itu. Meski belum ada gejolak di masyarakat, dampak terputusnya jalan akan berpengaruh besar pada perekonomian warga.

”Kita sepakat pungli ditertibkan, tetapi pemkab harus menindaklanjuti dampak dari penertiban itu. Jangan dibiarkan, sehingga masyarakat banyak menangung akibatnya,” ujar Nasrudin.

Akhmad Subandi, anggota DPRD lainnya menambahkan, harusnya pemerintah segera memberikan solusi perbaikan jalan. Dia meminta jangan asal menertibkan pungli, tetapi tidak melihat dampaknya.

”Kalau setelah ditertibkan kemudian dibarengi dengan perbaikan jalan, tidak menjadi masalah. Tetapi, jika hanya ditertibkan dan tidak segera diperbaiki, maka transportasi pasti terhambat,” ujar politisi PDIP ini.

Menurut Subandi, hal yang lebih tepat ditertibkan adalah besaran pungutan, karena harus diakui, warga juga terbantu dengan adanya kelompok yang memasang titian jalan tersebut. ”Idealnya yang ditertibkan tarifnya saja dulu sampai benar-benar kondisi jalan sudah bisa dilalui,” ujarnya.

Sementara itu, warga berharap pihak yang berwajib konsiten dengan pernyataannya yang menjamin tidak adanya pembongkaran lantai titian dan akan menindak oknum yang melakukan pembongkaran. (gst/ign)